Garis Garis Besar Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam bertujuan mewujudkan ketentraman hidup bagi masyarakat dan manusia secara keseluruhan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan [individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu] yang akan mengorbankan ketentraman dan kebahagiaan masyarakat.

 Dr. Samih ‘Athif Az-Zain dalam kitab Al Islam Khuthutun ‘Aridhah: Al Iqtishad, Al Hukm, al-Ijtima’, [Islam; Garis-garis Besar Tentang: Ekonomi, Pemerintahan, dan Masyarakat] telah menjelaskan pandangan filosofis Islam mengenai ekonomi. Dalam pandangan Islam ekonomi ditegakkan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, bukan untuk kesejahteraan individu-individu tertentu, atau individu-individu yang tidak terikat dengan norma dan etika Islam. Dengan kata lain, ekonomi dalam perspektif Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia dan masyarakat bukan bagi individu dan kelompok masyarakat tertentu. Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib ada bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia, bahkan menjadikan dua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan. Ketika Islam mengatur masalah masyarakat, ia juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Sebaliknya, ketika Islam mengatur kepentingan individu, ia juga memperhatikan pula kepentingan masyarakat.

           Sebagai contoh, bila Islam mengharamkan memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras (miras) atau seks bebas, pengharaman terhadap barang dan jasa tersebut tidak dipandang sekadar sebagai masalah individu serta bagaimana  memenuhi kebutuhan dan keinginan individu-individu tersebut terhadap minuman keras atau seks bebas itu, akan tetapi dipandang sebagai masalah manusia yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, barang dan jasa semacam itu tidak dianggap sebagai barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Pandangan ini didasarkan pada satu prinsip bahwa Islam bertujuan mewujudkan ketentraman hidup bagi masyarakat dan manusia secara keseluruhan, bukan sekedar memenuhi kebutuhan [individu-individu tertentu] yang akan mengorbankan ketentraman dan kebahagiaan masyarakat; serta menjadikan perolehan kebahagiaan sebagai nilai ekonomi tertinggi yang hendak diwujudkan oleh manusia (28 : 77)

Falsafah ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan perintah dan larangan-larangan Allah swt. Yakni, dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar untuk mengatur individu dan masyarakat, serta menjadikan perilaku-perilaku ekonomi sesuai hukum Islam. Hukum syara’ adalah bingkai dan koridor yang mengatur seluruh perilaku ekonomi kaum muslim.  Dengan demikian, pandangan seorang muslim terhadap ekonomi harus selalu didasarkan pada sebuah gagasan prinsip, yakni, menjadikan ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.

           Untuk mewujudkan gagasan-gagasan tersebut, menurut Dr Husain ‘Abdullah dalam bukunya Dirasaat fi al-Fikr al-Islamiy, sistem ekonomi dalam Islam ditegakkan di atas tiga asas utama, Pertama, konsep kepemilikan (al milkiyah); Kedua, pemanfaatan kepemilikan (al-tasharuf fil al-milkiyah), Ketiga, distribusi kekayaan di antara  masyarakat (tauzi’u al-tsarwah bayna al-naas). Masing-masing akan diuraikan secara rinci sebagai berikut;

Konsep Kepemilikan

           Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta. Bahwa harta pada hakekatnya adalah milik Allah (24 : 33).  Harta yang dimiliki manusia, sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah (57 : 7). Kata rizq  artinya pemberian (a’tha).  Atas dasar ini, kepemilikan atas suatu barang –yang artinya ada proses perpindangan kepemilikan— harus selalu didasarkan pada aturan-aturan Allah swt.   Seseorang  tatkala hendak memiliki sepeda motor, maka cara untuk mendapatkan ‘kepemilikan’ sepeda motor tersebut harus didasarkan pada aturan-aturan Allah swt, misalnya, dengan membeli, atau diberi hadiah, atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum Islam.

           Pandangan di atas berbeda dengan paham kapitalisme — yang menganggap harta adalah milik manusia.  Pandangan ini menghasilkan sebuah aksioma ‘harta adalah milik manusia, maka manusia bebas untuk mengupayakannya, bebas mendapatkan dengan cara apapun, dan bebas pula memanfaatkannya. Dari pandangan ini muncul falsafah hurriyatu al-tamalluk (kebebasan kepemilikan), yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Manusia bebas menentukan cara mendapatkan dan memanfaatkan harta, dengan cara apapun, meskipun cara tersebut bertentangan dengan norma dan etika masyarakat, atau bahkan dengan aturan Islam.

           Islam juga berbeda dengan sosialisme, yang  tidak mengakui pemilikan individu –sebagian aliran.  Mereka berpendapat bahwa harta adalah milik negara.  Seseorang hanya diberi barang dan jasa sebatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang dia bisa. Pada hakekatnya, sosialisme telah mematikan ‘kreativitas manusia’. Motif-motif internal yang bersifat individual telah dikebiri. Prinsip ini, semula diyakini, dapat menghancurkan dominasi ekonomi oleh satu atau beberapa kelompok manusia, namun akibat yang ditimbulkan justru lebih mengerikan. Karena pemilikan individu tidak diakui, maka motif-motif pencapaian ekonomi yang bersifat pribadi menjadi lemah, bahkan tidak nampak sama sekali. Tidak ada gairah kerja lagi pada individu-individu sosialis.  Akhirnya,  timbullah penurunan drastis produktifitas masyarakat, karena masyarakat telah kehilangan hasrat untuk memperoleh keuntungan (profit motives) – suatu hal yang sangat manusiawi. Tidaklah aneh bila produksi pertanian kolektif RRC, tidak mungkin melebihi tingkat produksi individual rakyat negara non-sosialis.

           Islam memiliki pandangan khas tentang harta, yang sama sekali berbeda dengan kapitalisme –yang tidak mengatur kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta serta pemanfaatannya.  Islam juga berbeda dengan sosialisme yang mengatur baik kuantitas dan kualitas harta. Dalam hal kepemilikan terhadap harta, Islam tidak mengenal kebebasan –sebagaimana sistem kapitalisme– dan pembatasan secara mutlak –sebagaimana sistem sosialisme. Islam hanya mengatur cara memiliki barang dan jasa serta cara pemanfaatan pemilikan tersebut. Kepemilikan adalah izin dari Syaari’ (Allah) untuk menguasai dzat dan manfaat suatu benda.  Menurut Dr Husain ‘Abdullah, kepemilikan (milkiyyah) dibagi menjadi tiga macam, (1) pemilikan individu (milkiyah fardiyah), (2) pemilikan umum (milkiyah ‘amah) dan (3) pemilikan negara (milkiyah daulah).

  1. Kepemilikan Individu

           Pemilikan individu adalah izin Syaari’ kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun sebab-sebab pemilikan (asbabu al-tamalluk) individu, secara umum ada lima macam: 1) Bekerja (al ‘amal), 2) Warisan (al-irts), 3) Kebutuhan harta untuk mempertahankan hidup, 4) Pemberian negara (i’thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal, 5) Harta yang diperoleh individu tanpa harus bekerja.

           Harta dapat diperoleh melalui bekerja, mencakup upaya menghidupkan tanah mati (ihyau al-mawat), mencari bahan tambang, berburu, pialang, kerjasama mudharabah, musyaqah, bekerja sebagai pegawai. Sedang harta yang diperoleh tanpa adanya curahan daya dan upaya mencakup, hibah, hadiah, wasiat; diyat; mahar; barang temuan; “santunan” untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintahan.

           Islam melarang  seorang muslim memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai Allah, seperti judi, riba, pelacuran dan perbuatan maksiyat lain –walaupun seakan-akan tidak merugikan orang lain. Islam juga melarang  seorang muslim untuk mendapatkan harta melalui cara korupsi, mencuri, menipu –sebab, hal ini pasti merugikan orang lain dan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat.

  1. Kepemilikan Umum

           Pemilikan Umum adalah izin dari Syaari (Allah)’ kepada masyarakat secara bersama untuk memanfaatkan barang dan jasa.  Semisal, memanfaatkan; (1) Fasilitas umum, yaitu barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, api –bahan bakar, listrik, gas), padang rumput (hasil hutan); (2) Barang barang yang tabiat kepemilikannya menghalangi adanya penguasaan individu seperti: sungai, danau, jalan, lautan, udara, masjid dan sebagainya; dan (3) Barang tambang dalam jumlah besar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti emas, perak, minyak dan sebagainya.

            Pengelolaan terhadap kepemilikan umum pada prinsipnya dilakukan oleh negara, sedangkan dari sisi pemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat umum.  Masyarakat umum bisa secara langsung memanfaatkan sekaligus mengelola barang-barang ‘umum’ tadi,  jika  barang-barang tersebut bisa diperoleh dengan mudah tanpa harus mengeluarkan dana yang besar seperti, pemanfaatan air di sungai atau sumur, mengembalakan ternak di padang penggembalaan dsb. Sedangkan jika pemanfaatannya membutuhkan explorasi dan eksploitasi yang sulit, pengelolaan milik umum ini dilakukan hanya oleh negara untuk seluruh rakyat dengan cara diberikan cuma-cuma atau dengan harga murah. Dengan cara ini rakyat dapat memperoleh beberapa kebutuhan pokoknya dengan murah.

Hubungan negara dengan kepemilikan umum sebatas mengelola, dan mengaturnya untuk kepentingan masyarakat umum.  Negara tidak boleh menjual aset-aset milik umum. Sebab, prinsip dasar dari pemanfaatan adalah kepemilikan.   Seorang individu tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang dan jasa yang bukan menjadi miliknya.   Demikian pula negara, ia tidak boleh memanfaatkan atau mengelola barang yang bukan menjadi miliknya.  Laut adalah milik umum, bukan milik negara.  Pabrik-pabrik umum, tambang, dan lain-lain adalah milik umum, bukan milik negara.   Atas dasar ini, negara tidak boleh menjual aset ‘yang bukan menjadi miliknya, kepada individu-individu masyarakat.

Timbulnya dominasi ekonomi, serta terakumulasinya kekayaan pada sejumlah individu, lebih banyak disebabkan karena, kelompok-kelompok tersebut telah menguasai  aset-aset umum, atau sektor-sektor yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak; karena ada policy dari pemerintahan.  Semisal, privatisasi BUMN, atau privatisasi sektor publik, dan lain-lain.

  1. Kepemilikan Negara

           Kepemilikan negara adalah izin dari Syaari’  atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan negara. Misalnya harta ghanimah, fa’i, khumus, kharaj, jizyah 1/5 harta rikaz, ushr, harta orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, dan tanah hak milik negara. Milik negara digunakan untuk berbagai keperluan yang menjadi kewajiban negara seperti menggaji pegawai, keperluan jihad dan sebgainya.

 Pemanfaatan Kepemilikan

           Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik (tasharuf al-mal), yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan pemilikan adalah cara –sesuai hukum syara’– seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta dibagi menjadi dua topik yang sangat penting, yakni (1) pengembangan harta (tanmiyatu al-mal) ,dan  (2) infaq harta (Infaqu al-mal).

  1. Pengembangan Harta

           Pengembangan harta adalah upaya-upaya yang berhubungan dengan cara dan sarana yang dapat menumbuhkan pertambahan harta.

Islam hanya mendorong pengembangan harta sebatas  pada sektor riil saja; yakni sektor  pertanian, industri dan perdagangan. Islam tidak mengatur secara teknis tentang budi daya tanaman; atau tentang teknik rekayasa industri; namun, Islam hanya mengatur pada aspek hukum tentang pengembangan harta.  Dalam sektor pertanian misalnya, Islam melarang seorang muslim menelantarkan tanahnya lebih dari tiga tahun, bolehnya seseorang memiliki tanah terlantar tersebut bila ia mengolahnya, larangan menyewakan tanah, musaqah, dan lain-lain.   Dalam bidang perdagangan, Islam telah mengatur hukum-hukum tentang syirkah dan jual beli.  Demikian pula dalam hal perindustrian, Islam juga mengatur hukum produksi barang, manajemen dan jasa, semisal hukum perjanjian dan pengupahan.

           Islam melarang beberapa aktivitas-aktivitas pengembangan harta, misalnya, riba –nashi’ah pada perbankan, dan riba fadhal pada pasar modal–, menimbun, monopoli, judi, penipuan dalam jual beli, jual beli barang haram dan sebagainya.

 Infaq Harta

            Infaq harta adalah pemanfaatan harta dengan atau tanpa ada kompensasi atau perolehan balik. Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam mendorong ummatnya untuk menginfaqkan hartanya untuk kepentingan umat yang lain –terutama pihak yang sangat membutuhkan.  Islam tidak hanya mendorong kaum muslim untuk memanfaatkan hartanya dengan kompensasi atau perolehan balik yang bersifat materi saja, akan tetapi juga mendorong umatnya untuk memperhatikan dan menolong pihak-pihak yang membutuhkan, serta untuk kepentingan ibadah, misalnya zakat, nafkah anak dan istri, dorongan untuk memberi hadiah, hibah, sedekah kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan (terlibat hutang, keperluan pengobatan, musibah); dan infaq untuk jihad fi sabilillah.

           Islam telah melarang umatnya untuk menggunakan hartanya pada hal-hal yang  yang dilarang oleh hukum syara’, seperti riswah (sogok), israf, tadbir, dan taraf (membeli barang atau jasa haram), serta mencela keras sikap bakhil. Pelarangan pemanfaatan harta pada jalan-jalan tersebut akan menutup pintu untuk kegiatan-kegiatan tersebut –yang telah terbukti telah menimbulkan apa yang dinamakan dengan pembengkakan biaya; karena ada biaya siluman.

Konsep Distribusi Kekayaan

           Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan diantara manusia dengan cara sebagai berikut;

 Mekanisme Pasar

           Mekanisme pasar adalah bagian terpenting dari konsep distribusi. Akan tetapi mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis jika konsep pemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai dengan hukum Islam. Sebab, dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, di mana produksi tidak menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, maka pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya.

  1. Bentuk Transfer dan Subsidi

           Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar –karena alasan-alasan tertentu seperti; cacat, ediot, dan sebagainya–, maka Islam menjamin kebutuhan mereka dengan berbagai cara sebagai berikut:

  1. Wajibnya muzakki membayar zakat yang diberikan kepada mustahik, khususnya kalangan fakir miskin.
  2. Setiap warga negara berhak memanfaatkan pemilikan umum. Negara boleh mengolah dan mendistribusikannya secara cuma-cuma atau dengan harga murah.
  3. Pembagian harta negara seperti tanah, barang dan uang sebagai modal kepada yang memerlukan.
  4. Pemberian harta waris kepada ahli waris.
  5. Larangan menimbun emas dan perak walaupun dikeluarkan zakatnya.

Langkah Praktis Distribusi 

           Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi. Islam membolehkan tiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu, mengembangkan, dan memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Sektor swasta didorong untuk berkembang semaksimal mungkin.

Motif untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dengan harga murah agar unggul dalam persaingan bebas, akan mendorong dan menumbuhkan kreatifitas manusia secara optimal. Atas dasar ini,  pengembangan SDM yang unggul –beriman, berpengetahuan, berketrampilan tinggi, dengan kepribadian yang teguh–, mutlak diperlukan.

Keunggulan sains dan teknologi di masa kejayaan Islam sedikit telah memberikan gambaran bagaimana kesungguhan umat Islam untuk “menguasai dunia untuk menuju akhirat“. Islam menghargai setiap muslim yang bekerja keras, dan menganggapnya sebagai bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sangat menghargai orang yang bekerja keras untuk mendapatkan nafkah. Suatu ketika, Rasulullah –yang biasa tangannya dicium– mencium tangan sahabat Saad bin Muadz yang amat kasar lantaran habis bekerja keras, seraya berkata, “Kaffani yuhibbuhuma allahu ta’ala” [Dua tangan yang dicintai Allah swt]..

Islam tidak melarang umatnya untuk memiliki sebanyak-sebanyak harta. Bahkan ada beberapa kewajiban Islam yang menuntut dan membutuhkan kemampuan finansial yang cukup. Seperti haji, jihad fi sabilillah, serta kewajiban-kewajiban Islam lainnya.

Dalam sejarah, tidak sedikit para sahabat yang dikenal sebagai konglomerat, seperti, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman al-‘Auf, sebelum wafatnya menghibahkan 50.000 dinar setara dengan 5 milyar rupiah untuk umat. Ini menunjukkan bahwa, motif-motif individu untuk meraih sebanyak-banyak barang dan jasa akan mendorong  produktivitas individu-individu yang ada di dalam masyarakat tersebut.  Sebaliknya, jika motif-motif ini dikekang, bahkan dieliminir, maka akan menimbulkan turunnya produktivitas barang dan jasa.  Bahkan akan melahirkan masyarakat malas yang enggan melakukan inovasi dan produksi secara maksimal.

Harta yang dimiliki seorang muslim tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan di cara yang bertentangan dengan syari’at Islam.  Islam telah melarang aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-sektor maksiyat.   Sebab, aktivitas-aktivitas semacam ini justru akan menghambat produktivitas manusia, serta kontraproduktif dengan konsep dasar pembangunan manusia.  Perjudian, valas, minuman keras, akan berdampak kemerosotan akhlaq dan etika masyarakat, serta menurunkan produktivitas pekerja dan buruh pabrik.  Bahkan lebih keji lagi, aktivitas tersebut bakal mengeleminir nilai-nilai kemanusiaan dan menghancurkan sendi-sendi masyarakat –suatu hal yang diupayakan dalam pembangunan manusia.    Islam juga melarang kaum muslim melakukan aktivitas yang dapat melabilkan ketangguhan mekanisme pasar, semisal, penimbunan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh publik, serta dominasi atas sektor-sektor umum.  Untuk mencegah tindakan-tindakan semacam ini, negara akan mengambil tindakan tegas bagi para pelanggarnya.

           Tanah sebagai salah komponen ekonomi, harus difungsikan secara optimal. Tanah yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun tanah oleh pemiliknya akan disita oleh negara dan diberikan kepada orang yang mau menggarapnya. Optimalisasi fungsi tanah akan mendorong  kegiatan ekonomi terutama sektor pertanian, sekaligus akan berpengaruh kepada sektor-sektor ekonomi lainnya.  Di sisi lain, tidak ada seorangpun, termasuk negara, berhak meminta paksa atau membeli paksa tanah milik perseorangan, kecuali dengan kerelaannya. Memaksa di luar keridhaan pemiliki tanah adalah tindakan kedzaliman, apalagi bila tanah itu adalah gantungan hidupnya.

           Individu-individu tertentu,  khususnya yang berhasil mendapatkan kekayaan, Islam telah mendorong individu-individu tersebut untuk berinfaq kepada orang lain .   Ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa, tidak semua orang berkesempatan, berkemampuan dan mendapat keberuntungan yang sama.  Oleh karena itu, setelah kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi ia wajib menolong orang-orang yang membutuhkan, termasuk dibebani kewajiban-kewajiban lain, semisal zakat.   Sebab, pada setiap tiap harta sesungguhnya terdapat hak orang lain. Bagi pihak yang mampu mengeluarkan zakat,  wajib mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak (mustahik).  Di sisi lain, harta waris harus dibagikan kepada ahli warisnya. Dari sini, harta akan beredar secara otomatis bukan hanya diantara orang kaya dan mampu saja (melalui mekanisme ekonomis) tapi juga diantara orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan (melalui mekanisme non-ekonomis tapi berdampak ekonomi). Islam juga mengingatkan orang yang berkecukupan untuk tidak membelanjakan hartanya secara israf, tadzbir, dan taraf (berlebih-lebihan). Islam mengutuk berbangga-bangga dengan banyaknya harta, sikap angkuh dan sombong. Diingatkan, bila hendak menghancurkan suatu negeri, Allah membiarkan golongan mutrafin (hartawan) untuk berbuat sekehendak hatinya, termasuk ketika ia dengan kekuatannya berkolusi menciptakan praktek monopoli.

           Pemerintah Islam bertugas mengatur kehidupan seluruh masyarakat dengan cara Islam. Dalam hal usaha, pemerintah mendorong berkembangnya sektor riil –perdagangan, pertanian, industri dan jasa.   Pemerintah juga harus bertindak adil kepada rakyat. Ia tidak boleh memberikan hak-hak istimewa (monopoli) dalam bentuk apapun (monopoli bahan baku, produksi, pasar) hanya kepada pihak tertentu yang kebetulan dekat dengan penguasa. Seluruh rakyat memiliki hak yang sama.  Pemberian hak istimewa kepada seseorang berarti telah mendzalimi pihak yang lain. Pemerintah harus menjaga agar perdagangan bebas (free trade) berjalan fair. Para pengusaha diperbolehkan bersaing, akan tetapi dilarang saling menikam.

           Pada sisi lain, negara tidak mentolerir sedikitpun berkembangnya sektor non riil –perdagangan uang, perbankan dengan riba, pasar modal dan sebagainya. Pada dasarnya, bila diteliti dengan mendalam sektor-sektor semacam ini telah menyebabkan hal-hal yang merugikan perekonomian secara umum. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Islam, yakni,  “kayla yakuna duulatan bayna al-aghniai minkum” [agar harta tersebut tidak beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kalian saja], yakni beredarnya uang hanya diantara orang kaya saja. Data saat ini menunjukkan bahwa, terdapat 10 trilyun uang yang beredar di lantai bursa. Bila 80% diantaranya terinvestasikan dalam berbagai perusahaan lewat pasar perdana, berarti terdapat tidak kurang 2 trilyun rupiah yang “melayang-layang” –tidak menimbulkan efek secara langsung terhadap kegiatan ekonomi secara luas. Andai saja uang sejumlah itu diinvestasikan di sektor riil, berapa pabrik dapat didirikan, berapa tenaga kerja yang dapat diserap. Berkembangnya kegiatan-kegiatan ekonomi riil akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja, sehingga pengangguran akan berkurang, kesejahteraan naik dan merata. Ijin negara untuk hanya mengembangkan sektor riil (investasi) jelas berefek pada terbukanya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup berarti, yang itu berarti akan menghasilkan pertumbuhan sekaligus pemerataan.

Di sisi lain, sistem kepegawaian harus mengikuti pula aturan Islam.  Diantaranya adalah, adanya akad kepegawaian yang jelas — mencakup hak dan kewajiban pegawai dan pengusaha–, kemudian “membayar sesuai kerja yang dilakukan secara wajar”, “membayar upah sebelum kering”, dan semua berjalan “‘an taradhin” (dengan saling ridha tanpa kedzaliman satu sama lain).

           Negara harus mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan di berbagai wilayah agar kesenjangan antar kawasan tidak terjadi.  Kebijakan ini pada gilirannya juga akan mendorong pemerataan kesejahteraan. Negara juga mendorong berkembangnya usaha kecil dan menengah, dan memberikan kesempatan yang sama dengan usaha besar baik dalam akses pendanaan, pasar, ketrampilan dan teknologi maupun dalam hal regulasi. Bila diperlukan, untuk melindungi hak-hak mereka, pemerintah mengeluarkan undang-undang perlindungan usaha kecil. Ini adalah wujud perlakuan adil negara pada semua pengusaha. Ini juga perwujudan upaya tawazun (penyeimbangan) yang dilakukan negara terlebih bila terdapat ketimpangan pendapatan dan kesempatan, sebagaimana langkah Rasulullah yang hanya membagi harta fa’i Bani Nadir kepada kaum Muhajirin yang umumnya miskin, tidak kepada kaum Anshar yang umumnya sudah kaya, agar “(duulah) kesempatan dan harta tidak hanya berkembang diantara orang kaya saja” (59 : 7-8).

           Peningkatan kesejahteraan juga dicapai dengan cara memberikan pada individu hak memanfaatkan pemilikan umum (air, minyak, gas, listrik dan lainnya) secara gratis atau dengan harga murah. Kepemilikan umum semacam ini dikelola hanya oleh negara. Swastanisasi memang cenderung lebih efisien, tapi ini bertentangan dengan prinsip pemilikan (umum) dan tugas negara sebagai pelayan rakyat.  Selain itu, swastanisasi sektor publik biasanya menjadikan harga produk lebih mahal. Ini harus dihindari karena jelas akan merugikan rakyat banyak.

Bila rakyat dapat memperoleh kebutuhan pokoknya dengan harga murah, biaya hidup dapat ditekan. Uang yang ada dapat digunakan untuk keperluan lain bagi kesejahteraan mereka. Apalagi bila negara dengan kemampuannya memberikan subsidi (malah cuma-cuma) untuk kesehatan, pendidikan dan sarana sosial lain, maka kebutuhan dasar penduduk akan dengan mudah tercukupi. Jaminan sosial (social security)  semacam ini jelas akan meningkatkan kesejahteraan golongan miskin dan memberikan perlindungan pada masyrakat dalam kesulitan ekonomi. Optimalisasi sumber daya yang tidak selalu menghasilkan optimalisasi distribusi dapat diatasi.

           Secara teoritis, kegiatan ekonomi (perdagangan, pertanian, dan industri) yang sehat akan mendistribusikan kekayaan secara normal. Tapi dalam faktanya selalu saja dimungkinkan terjadinya anomali yang disebabkan baik karena faktor alamiah (kelemahan fisik, sumber daya alam) maupun musibah, yang pada gilirannya menyebabkan distribusi normal yang diharapkan tidak berjalan sehingga ketimpangan-ketimpangan tadi. Untuk lapisan masyarakat yang memang benar-benar miskin atau tidak memiliki kemampuan, negara, sesuai dengan prinsip tawazun tadi, berhak memberikan miliknya berupa tanah, atau barang dan uang untuk modal usaha. Disamping menjadi kewajiban para karib kerabat dan tetangganya untuk menolong dengan memberikan zakat atau infak. Dengan cara lain, mereka yang tidak terikutkan dalam mobilitas ekonomi “ditolong” secara sengaja. Harapannya, setelah ini mereka dapat mengikuti derap kemajuan ekonomi masyarakat, bukan menjadi lapisan yang kian terpinggirkan.

           Faktor lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan emas dan perak sebagai mata uang negara. Dengan mata uang ini, dimana nilai intrinsik sama dengan  nilai nominal, menjadikan uang Islam tidak tergantung pada mata uang manapun. Ia akan mengukur dengan dirinya. Dengan demikian,  inflasi yang berakibat penurunan nilai mata uang, yang berarti pula meningkatnya laju proses pemiskinan –karena uang di tangan rakyat makin tidak bernilai alias harga barang makin tak terjangkau– tidak akan terjadi.

           Jelaslah, negara dalam Islam berfungsi sangat sentral karena fungsinya sebagai ri’ayatu suuni al-ummah (pengatur kehidupan umat) agar tenang secara politis dan sejahtera secara ekonomi. Jadi tidak sekedar berfungsi minimal (minimalist state) seperti dalam sistem pasar bebas, atau mendominasi perekonomian seperti dalam sistem sosialis. Tidak juga terjerumus terlalu jauh mengatur sehingga memberikan monopoli, proteksi, hak istimewa kepada pengusaha (tertentu); atau ekstrim yang lain pemerintah terlalu lemah sehingga tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi penyimpangan para pelaku ekonomi, khususnya dari pihak swasta kuat.

Untuk menjaga agar sistem ekonomi berjalan sesuai dengan aturan Islam, peran dan fungsi negara –untuk mengontrol pelaksanaan system ekonomi Islam—menjadi sangat signifikan. Peran seperti ini hanya mungkin dilakukan bila pemerintah digerakkan oleh para birokrat yang memiliki kepribadian mulia, bersih, yang bekerja benar-benar demi kepentingan kesejahteraan rakyat. Untuk menjaga mental birokrat agat tetap bertindak jujur dan obyketif, Islam melarang keras praktek pemberian suap atau komisi pada pegawai pemerintah. Atas dasar ini pegawai negeri harus mendapat gaji yang layak. Selain kontrol dari negara, harus ada pula pengawasan dari masyarakat.  Kontrol masyarakat dan individu agar negara serta masyarakat berjalan sesuai dengan koridor hukum Islam merupakan kewajiban penting bahkan derajatnya disamakan dengan jihad. Rasulullah saw “Afdhalu al-jihadi kalimatu haqqin ‘inda imamin jaairin” [Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di depan penguasa yang jahat].

Oleh: Ustadz Syamsuddin Ramadhan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s